The Single Best Strategy To Use For agus joko
The Single Best Strategy To Use For agus joko
Blog Article
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Biografi ini memerlukan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah untuk menambahkan referensi atau sumber tepercaya. Materi kontroversial atau trivial yang sumbernya tidak memadai atau tidak bisa dipercaya harus segera dihapus, khususnya jika berpotensi memfitnah.
"Moralitas dan nilai kebajikan harus terus menjadi kompas bagi kita dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.
As IDI’s Board prepares for its Conference on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a couple of questions about governance and what this means to be a whole new member of your Board.
Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Agung menambahkan, dalam penanganan perkara kasus korupsi Jiwasraya, BPK mengapresiasi Kejagung sebagai aparat penegak hukum yang cepat mengungkap masalah korupsi pengelolaan dana investasi tersebut.
Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan website tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.
Agung menjelaskan, kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Jiwasraya memang kompleks sehingga pendalaman terhadap mereka yang terlibat dalam kasus itu juga harus berhati-hati.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
”Jadi tidak betul kalau kasus korupsi Jiwasraya itu hanya kerugian korporasi dan bukan kerugian negara,” ujar Agung.
Pihak yang bertanggung jawab menginvestasikan dana nasabah asuransi harus mampu mempertanggungjawabkan tata kelola investasinya. Apakah dana itu diinvestasikan di lembaga investasi yang kredibel atau tidak.
Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)